DILI — Pemerintah Timor-Leste akan terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan, khususnya sekolah, klinik kesehatan, serta tempat tinggal bagi guru dan tenaga kesehatan melalui Anggaran Umum Negara (Orçamento Geral do Estado/OJE) 2027.
Perdana Menteri (PM) Kay Rala Xanana Gusmão menyampaikan prioritas tersebut dalam Seminar Nasional Prospek Anggaran 2027 yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan melalui Transformasi, Diversifikasi Ekonomi, dan Masa Depan Berkelanjutan”. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kementerian Keuangan, Jalan Aitarak, Dili, pada Rabu (14/10).
Kepala Pemerintahan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sosial merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“Melalui anggaran negara, kita akan terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar. Di sektor pendidikan, kita membutuhkan sekolah dan rumah bagi para guru di wilayah pedesaan. Demikian pula di sektor kesehatan, kita membutuhkan klinik dan tempat tinggal bagi tenaga kesehatan,” ujar Xanana Gusmão.
Menurut PM Xanana, pembangunan infrastruktur pendidikan harus mempertimbangkan kondisi geografis Timor-Leste. Pasalnya, banyak masyarakat tinggal di wilayah pedesaan dengan akses transportasi dan infrastruktur dasar yang masih terbatas.
Sebagian anak mengalami kesulitan mengakses sekolah akibat jarak tempuh yang jauh serta kondisi jalan yang belum memadai.
Oleh karena itu, pembangunan jalan pedesaan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya meningkatkan akses pendidikan dan berbagai pelayanan dasar lainnya.
Xanana juga menekankan pentingnya penyediaan tempat tinggal bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Langkah ini diperlukan untuk mendukung keberadaan guru serta menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi masyarakat setempat.
Di sektor kesehatan, PM Xanana menyoroti kesulitan masyarakat pedesaan dalam memperoleh pelayanan medis akibat keterbatasan fasilitas kesehatan dan jauhnya jarak menuju rumah sakit.
Keberadaan klinik lokal yang dilengkapi tenaga kesehatan, peralatan medis, dan fasilitas pendukung yang memadai diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus selalu bepergian ke pusat kesehatan atau rumah sakit yang lokasinya jauh.
“Sering kali, masyarakat tiba di rumah sakit dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tanpa dana yang cukup dan akses terhadap obat-obatan. Ini merupakan persoalan besar yang harus kita selesaikan,” kata PM Xanana.
Karena itu, Kepala Pemerintahan menegaskan bahwa penyediaan tempat tinggal bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah pedesaan juga penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas secara efektif dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur dasar tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional yang mencakup jalan, jembatan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Seluruh program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hidup serta memperluas kesempatan pembangunan bagi masyarakat di seluruh wilayah Timor-Leste.
## Anggaran 2027 Juga Prioritaskan Pemilu dan Integrasi Regional
Selain memprioritaskan infrastruktur sosial, rancangan Anggaran Umum Negara (OJE) 2027 juga mencakup alokasi dana untuk berbagai agenda nasional lainnya, termasuk persiapan pemilihan umum dan pemenuhan komitmen terkait integrasi regional.
PM Xanana menjelaskan bahwa tahun 2027 akan diwarnai berbagai agenda politik dan administratif yang membutuhkan perencanaan serta tambahan alokasi anggaran. Agenda tersebut antara lain persiapan pemilihan presiden dan pemilihan umum yang diproyeksikan berlangsung dalam siklus elektoral 2027–2028.
“Pada 2027, kita memiliki berbagai prioritas politik yang membutuhkan anggaran tambahan. Salah satunya adalah pemilihan presiden yang berlangsung setiap lima tahun. Karena itu, kita harus mengalokasikan dana untuk kebutuhan tersebut,” ujar Xanana Gusmão.
Pemerintah juga akan terus mengevaluasi kesiapan kelembagaan dan kapasitas administrasi di tingkat munisipal untuk mempertimbangkan kemungkinan penyelenggaraan pemilihan munisipal.
Evaluasi tersebut diperlukan guna memastikan proses pemilihan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi serta kapasitas institusi yang tersedia.
Berdasarkan rancangan OJE 2027 yang disetujui Dewan Menteri pada 30 September 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 27,5 juta dolar AS (S$27,5 juta dalam naskah sumber) untuk kebutuhan terkait pemilihan umum dan komitmen Timor-Leste dalam ASEAN.
Timor-Leste juga perlu mempersiapkan diri untuk menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2029. Tanggung jawab tersebut menuntut kesiapan kelembagaan, koordinasi antarkementerian, serta dukungan anggaran guna memenuhi berbagai tanggung jawab di tingkat regional.
## Pemerintah Tekankan Keberlanjutan Fiskal
Dalam seminar yang sama, Wakil Menteri Keuangan Regina de Jesus menyoroti pentingnya pembahasan mengenai prospek makroekonomi, prioritas anggaran, strategi pembiayaan defisit fiskal, utang publik, dan keberlanjutan keuangan negara untuk tahun 2027.
Tema seminar tersebut mencerminkan kebutuhan Timor-Leste untuk terus berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, seluruh investasi tersebut harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tanggung jawab fiskal.
“Karena itu, OJE 2027 bukan sekadar dokumen yang menunjukkan berapa banyak uang yang ingin dibelanjakan pemerintah, melainkan juga menggambarkan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya yang terbatas, meningkatkan kualitas belanja publik, serta mempersiapkan perekonomian agar lebih produktif, terdiversifikasi, dan tidak terlalu bergantung pada Dana Perminyakan,” jelas Wakil Menteri Keuangan.
Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan investasi publik yang dilakukan saat ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperluas peluang bagi sektor swasta, serta membangun fondasi keuangan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Seminar Nasional Prospek Anggaran 2027 tersebut dihadiri oleh anggota pemerintah, anggota Parlemen Nasional, perwakilan lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Forum ini menjadi wadah untuk membahas berbagai prioritas dan tantangan dalam perencanaan anggaran untuk tahun mendatang.
(Sumber-GPM)
