MALANG, IndikatorIndonesia.co.id – Pemanggilan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Malang, Istanto Nurhidayat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memantik perhatian publik.
Merespons perkembangan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Kabupaten Malang melayangkan peringatan keras kepada jajaran Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. Organisasi masyarakat tersebut menyatakan siap mengawal pelayanan pertanahan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tidak dirugikan oleh dugaan praktik penyimpangan.
Pemanggilan Istanto merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap sembilan Kepala Kantor Pertanahan oleh penyidik KPK di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, serta praktik setoran dalam pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pelayanan pertanahan yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru menjadi persoalan bagi masyarakat akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami memberikan warning keras kepada seluruh jajaran Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang mengecam keras segala tindakan yang merugikan ataupun mempersulit masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Kami siap mengerahkan massa dengan kekuatan penuh untuk mengawal masyarakat dan melawan segala bentuk pendoliman jika hal tersebut terjadi,” tegas Damanhury dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
GRIB JAYA menilai momentum pemeriksaan KPK harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pertanahan, khususnya dalam memastikan prosedur pelayanan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.
Organisasi tersebut menyatakan mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas dugaan suap, gratifikasi, dan praktik pungutan liar di lingkungan ATR/BPN.
Damanhury juga menyoroti pentingnya keterbukaan prosedur pengurusan sertifikat tanah. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh kepastian mengenai persyaratan, biaya resmi, tahapan, serta jangka waktu pelayanan tanpa harus menghadapi praktik yang merugikan.
“Mengaca dari kasus ini, kami mendesak transparansi total dalam prosedur pengurusan sertifikat pertanahan agar masyarakat Kabupaten Malang tidak lagi diulur-ulur, diperas, atau dirugikan oleh permainan oknum pejabat dan calo,” ujarnya.
Ia menegaskan, GRIB JAYA Kabupaten Malang siap mengerahkan jajaran dan basis anggotanya untuk mengawal hak-hak masyarakat apabila ditemukan persoalan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang memastikan akan memantau perkembangan proses hukum yang ditangani KPK sekaligus mencermati pembenahan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.
Sorotan tersebut tidak hanya menyangkut proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga bagaimana institusi pertanahan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan terbuka.
Publik tentu membutuhkan kepastian bahwa pengurusan hak atas tanah tidak bergantung pada kedekatan, perantara, ataupun dugaan transaksi di luar ketentuan resmi.
Meski demikian, pemanggilan seorang pejabat untuk menjalani pemeriksaan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Istanto Nurhidayat, terkait pemeriksaan KPK maupun respons atas pernyataan GRIB JAYA tersebut.
IndikatorIndonesia.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang maupun pihak terkait lainnya guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Kini, transparansi dan kualitas pelayanan pertanahan di Kabupaten Malang menjadi perhatian masyarakat. Pengawasan publik diperlukan agar kepastian hukum atas tanah benar-benar terlindungi dan pelayanan negara berjalan sesuai aturan.
