INDIKATOR – Opini, Menyebut Prabowo Subianto sebagai produk politik Orde Baru mungkin terdengar klise, tetapi klise itu tidak selalu relevan untuk menggambarkan situasi politik saat ini.
Ya, Prabowo memang memiliki sejarah panjang dalam dunia politik Indonesia, termasuk di era Orde Baru, tetapi menilai kepemimpinannya di masa depan hanya berdasarkan latar belakang tersebut adalah simplistik dan menyesatkan.
Narasi yang mengatakan bahwa Prabowo sedang menyiapkan pemerintahan otoritarian tidak hanya prematur tetapi juga mengabaikan dinamika politik dan demokrasi yang telah berkembang selama lebih dari dua dekade reformasi.
Koalisi Besar Bukan Berarti Otoritarian
Koalisi KIM-Plus yang dibentuk oleh Prabowo Subianto yang merangkul hingga 84 persen suara di parlemen bukanlah sinyal pasti menuju otoritarianisme.
Koalisi besar dalam politik Indonesia tidaklah aneh atau baru; ini adalah bagian dari strategi politik yang biasa digunakan untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan efektifitas pengambilan keputusan.
Perlu diingat, demokrasi bukan hanya soal jumlah oposisi, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan secara transparan dan akuntabel.
Kekhawatiran Berlebihan terhadap Cakada Melawan Kotak Kosong
Fenomena Cakada melawan kotak kosong yang dikhawatirkan menjadi tanda otoritarianisme adalah interpretasi yang berlebihan.
Dalam banyak kasus, situasi ini terjadi karena dominasi satu partai atau koalisi di suatu daerah, yang seringkali juga mencerminkan popularitas kandidat yang bersangkutan.
Menyederhanakan fenomena ini sebagai sinyal otoritarianisme menutup mata terhadap keragaman alasan di balik dinamika politik lokal.
Rumor dan Manipulasi: Tidak Berdasar tanpa Bukti Konkret
Tuduhan bahwa Prabowo dimenangkan melalui “kejahatan Pemilu dan Pilpres 2024” serta manipulasi oleh Mahkamah Konstitusi adalah klaim serius yang memerlukan bukti konkret.
Mempertanyakan integritas proses pemilu adalah hak setiap warga negara, tetapi harus didasarkan pada bukti dan melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum.
Mengedepankan asumsi-asumsi tanpa dasar hanya akan memperkeruh situasi dan menimbulkan ketidakpercayaan yang tidak perlu terhadap institusi demokrasi kita.
Pemerintahan Otoritarian: Narasi yang Tidak Mendasar
Membayangkan pemerintahan Prabowo sebagai otoritarian yang akan mengebiri demokrasi dan mempreteli hak-hak warga negara adalah spekulasi yang tidak berdasar.
Prabowo sendiri telah menunjukkan komitmennya terhadap proses demokrasi, baik sebagai calon presiden dalam beberapa pemilu maupun dalam keterlibatannya dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan.
Tidak ada indikasi kuat bahwa ia akan meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sejak era reformasi.
Krisis Sosial Ekonomi: Realitas atau Hiperbola?
Prediksi tentang kenaikan harga, pajak yang diperbesar, tanah rakyat yang dirampas, dan peningkatan kemiskinan absolut di bawah pemerintahan Prabowo juga harus dilihat dalam konteks kebijakan ekonomi yang kompleks.
Setiap pemerintahan dihadapkan pada tantangan ekonomi yang sulit, tetapi meramalkan kehancuran total sebelum pemerintahan dimulai adalah tindakan yang tidak adil dan tidak konstruktif.
Pemerintahan yang efektif akan berusaha mengelola ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan asumsi bahwa Prabowo akan memimpin ke arah kebijakan yang sepenuhnya merugikan rakyat adalah hiperbola.
Pentingnya Menjaga Perspektif Seimbang
Sebagai bangsa yang telah melalui berbagai fase politik yang sulit, penting bagi kita untuk tetap kritis namun juga obyektif dalam menilai calon pemimpin. Prabowo Subianto, seperti calon lainnya, harus dinilai berdasarkan program, visi, dan tindakannya, bukan hanya dari latar belakang historisnya.
Pemerintahan yang baik adalah yang responsif terhadap kebutuhan rakyat dan akuntabel terhadap tindakan-tindakannya, dan demokrasi yang matang memberikan ruang bagi setiap pemimpin untuk diuji melalui proses tersebut.
Mari kita hadapi masa depan dengan analisis yang lebih tenang dan fakta yang lebih akurat, bukan dengan ketakutan yang dibesar-besarkan. Demokrasi kita telah cukup dewasa untuk menghadapi tantangan yang ada, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi itu tetap sehat dan berfungsi.
Penulis: Damanhury Jab Merupakan Panglima Satgas DPD GRIB JAYA Jawa Timur Sekaligus Ketua DPC GRIB JAYA Malang.
