Malang — Forum “Merdeka Class Discuss” yang digelar Komunitas PELITA Nusantara bersama Merdeka Estate di Jl. Sasando No. 99, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Kamis (21/8/2025) pukul 18.00 WIB, mendapat antusiasme tinggi dari audiens lintas komunitas.
Diskusi menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H., serta pakar Sosiologi Dekki Umamur Ra’is, S.Sos., M.Sos.Sc.
Pada sesi tanya jawab, Dr. Nuruddin Hady menyoroti beragam persoalan tata kelola, mulai dari sistem kepegawaian hingga praktik rangkap jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.
“Peranan masyarakat (civil society) memang perlu diperkuat agar kestabilan pemerintah dapat berjalan dengan lancar,” kata Ketua Parlemen Watch ini.
Nuruddin juga menyinggung fenomena rangkap jabatan/double jabatan di birokrasi daerah.
“Hal ini merupakan keputusan mutlak dari wali kota dan ini adalah yang cukup urgen bagi keberlangsungan pelayanan masyarakat Kota Malang. Misalnya, Kepala DLH hari ini dinonjobkan diganti dengan PLH yang merangkap jabatan, Kepala dinas yang pensiun digantikan oleh PLH yang merangkap jabatan,” terangnya.
Lebih jauh, ia (Nuruddin-red) merekomendasikan kriteria calon kepala OPD di Kota Malang.
“Kepala OPD harus berkapasitas sesuai bidangnya, kreatif, profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pesan saya untuk para kepala OPD, jalani tugas Anda dengan benar karena Anda digaji dengan uang rakyat,” ujar Nuruddin.
Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Negara di Kampus Universitas Negeri Malang (UM) ini juga menitip pesan kepada Wali Kota Malang, Ir. Wahyu Hidayat, agar selektif memilih pejabat yang mampu menerjemahkan visi pembangunan.
“Pilihlah orang-orang yang kredibel, bertanggung jawab serta dapat menerjemahkan visi 10 Dasar Bhakti Wali Kota Malang,” tutupnya.
Dari perspektif sosiologi, Dekki Umamur Ra’is menekankan pentingnya partisipasi publik yang terorganisir. Ia menilai penguatan kapasitas komunitas dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan transparansi rekrutmen pejabat serta akuntabilitas layanan publik, terutama di momen transisi kepemimpinan OPD.
Menurutnya, kanal pelibatan warga mulai dari forum konsultasi publik hingga pemantauan kebijakan berbasis data perlu diinstitusikan agar tidak sekadar seremoni.
Acara yang dipandu dalam format dialog interaktif ini dihadiri perwakilan komunitas muda, pegiat lingkungan, akademisi, serta pelaku UMKM.
Penyelenggara menyebut “Merdeka Class Discuss” akan menjadi agenda berkala untuk menjembatani ide dan solusi antara warga, akademisi, dan pemangku kebijakan di Malang Raya.
