TULUNGAGUNG, IndikatorIndikator.co.id – Dugaan aktivitas sabung ayam di wilayah Dukuh Balong, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, kembali menjadi sorotan. Di tengah informasi yang beredar mengenai kegiatan rutin bertajuk “Balong Fighter”, muncul pernyataan yang justru saling berseberangan antara pihak kepolisian dan pihak yang disebut sebagai penyelenggara.
Informasi yang dihimpun redaksi menyebut, kegiatan tersebut dikaitkan dengan sosok yang disebut KS selaku salah satu pengelola di praktik 303 tersebut Bahkan, berdasarkan keterangan yang diterima redaksi dari pihak warga sekitarnya lokasi mengatakan, kegiatan Balong Fighter disebut memang rutin digelar dan kegiatan itu setiap hari.
Yang membuat persoalan semakin menarik, kegiatan berikutnya disebut akan berlangsung pada Minggu, 13 September 2026, dengan format T2000, 5/6 airan, dan persyaratan minimal gandeng 10.
Dalam informasi tersebut juga disebutkan adanya hadiah berupa sepeda listrik dan uang saku.
OKNUM POLISI JUSTRU MENYEBUT HOAKS
Di sinilah pertanyaan publik mulai mengarah pada persoalan yang lebih serius.
Ketika informasi mengenai kegiatan tersebut dikonfirmasi kepada pihak kepolisian, muncul jawaban bahwa informasi mengenai sabung ayam tersebut merupakan hoaks.
Namun, di sisi lain dari pihak warga sekitar justru memberikan keterangan berbeda dan mengakui adanya kegiatan rutin Balong Fighter, termasuk rencana pelaksanaan pada Minggu, 13 September 2026.
Dua keterangan yang bertolak belakang ini tentu tidak bisa dibiarkan menjadi sekadar perdebatan di ruang publik.
Jika benar tidak ada kegiatan, mengapa pihak yang penyelenggara memberikan keterangan & menyebarkan luaskan undangam mengenai jadwal, format pertandingan, persyaratan peserta hingga hadiah?
Sebaliknya, jika memang ada kegiatan, atas dasar apa aparat menyatakan informasi tersebut hoaks?
Publik berhak mendapatkan jawaban yang terang.
BILA RUTIN, SIAPA YANG MENGAWASI?
Informasi mengenai Balong Fighter juga memunculkan pertanyaan lain.
Jika kegiatan tersebut benar-benar rutin sebagaimana keterangan pihak yang disebut sebagai penyelenggara, tentu ada pertanyaan mengenai bagaimana aktivitas itu berlangsung, siapa pengelolanya, dan apakah aparat setempat mengetahui keberadaannya.
Apalagi informasi yang beredar sudah mencantumkan cukup detail mengenai agenda yang disebut akan berlangsung 13 September 2026, termasuk format T2000, 5/6 airan, minimal gandeng 10, serta hadiah sepeda listrik dan uang saku.
Namun perlu ditegaskan, keberadaan kegiatan sabung ayam tidak otomatis membuktikan adanya perjudian. Unsur taruhan atau tindak pidana lainnya tetap harus dibuktikan melalui fakta dan proses hukum oleh aparat berwenang.
Karena itu, justru verifikasi lapangan menjadi kunci.
BENARKAH ADA “PERLINDUNGAN” APARAT?
Muncul pula dugaan di tengah masyarakat bahwa aktivitas tersebut seolah mendapatkan perlindungan dari aparat.
Team investigasi media tidak menempatkan dugaan tersebut sebagai fakta.
Namun, apabila memang terdapat klaim atau dugaan bahwa kegiatan yang disebut rutin tersebut dapat berlangsung karena adanya perlindungan dari oknum aparat, maka persoalan itu harus diuji secara serius dan profesional.
Tidak boleh ada institusi yang kebal dari pertanyaan publik.
Jika Polres Tulungagung menyatakan informasi tersebut hoaks, maka publik layak meminta penjelasan:
- Apa dasar pengecekan yang dilakukan?
- Siapa yang diperiksa atau dikonfirmasi?
- Apakah lokasi benar-benar didatangi?
- Apakah aparat telah memastikan kondisi di lapangan?
Dan yang paling penting:
Apakah Polres Tulungagung bersedia melakukan pengecekan kembali pada Minggu, 13 September 2026, ketika kegiatan yang disebut “Balong Fighter” dikabarkan akan berlangsung?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan bagian dari kontrol sosial terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.
13 SEPTEMBER AKAN MENJADI UJIAN
Kini perhatian publik tertuju pada Minggu, 13 September 2026.
Jika kegiatan yang disebut Balong Fighter benar-benar berlangsung sesuai informasi yang disampaikan pihak yang disebut sebagai penyelenggara, maka pernyataan bahwa informasi tersebut hoaks tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Sebaliknya, apabila pada tanggal tersebut tidak ditemukan kegiatan sebagaimana informasi yang beredar, maka masyarakat juga memperoleh kepastian bahwa informasi tersebut memang tidak benar.
Dengan kata lain, fakta lapangan yang akan berbicara.
Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan langkah pencegahan maupun penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh rasa aman serta kepastian bahwa setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu kamtibmas berada dalam pengawasan aparat.
POLRES TULUNGAGUNG JANGAN BERHENTI DI KATA “HOAKS”
Pernyataan “hoaks” seharusnya bukan menjadi akhir dari persoalan.
Justru ketika terdapat informasi yang menyebut sebuah kegiatan berlangsung secara rutin dan pihak yang dikaitkan dengan kegiatan tersebut memberikan keterangan berbeda, publik membutuhkan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Jika ternyata tidak benar, sampaikan secara terang.
- Jika benar ditemukan kegiatan, lakukan tindakan sesuai hukum.
Dan apabila ditemukan adanya pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu, aparat juga dapat menelusuri sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh dua versi yang bertolak belakang: penyelenggara menyebut kegiatan ada, sementara aparat menyebutnya hoaks.
Pertanyaan akhirnya sederhana:
“BALONG FIGHTER” INI BENAR ADA ATAU HANYA ISU?
Jawabannya seharusnya tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, melainkan oleh fakta di lapangan.
Tim investigasi akan terus melakukan penelusuran dan meminta konfirmasi kepada Polres Tulungagung, Polsek Ngantru, pihak yang disebut sebagai pengelola maupun pihak terkait lainnya.
Apabila terdapat keterangan resmi atau fakta baru mengenai kegiatan tersebut, berita ini akan diperbarui.
(TIM REDAKSI)
