INDIKATOR – Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta, Jumat (03/02/2023).
Hal ini disampaikan Sekertaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung, pada Senin (30/1/2023) lalu.
Baca Juga : Kementerian PUPR Terus Percepatan Pembangunan Pasar Induk Kota Batu
Menurut Muzani, untuk memperbaiki nasib rakyat miskin dan orang-orang terpinggirkan hanya bisa dibela oleh kekuasaan.
“Rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji,” tambah Wakil Ketua MPR itu.
Dirinya mengatakan, partai politik adalah wadah menempa bagi calon-calon pemimpin mendatang. Untuk itu, Partai Gerindra akan terus belajar dari partai politik lainnya yang telah lebih dulu berkuasa.
Baca Juga : Hadiri Puncak perayaan Imlek Nasional, Jokowi Beri Apresiasi
“Belajar untuk bagaimana melayani rakyat sebaik-baiknya dan bagaimana mengelola kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat,” terangnya.
Acara Rakerda ini turut dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wagub Lampung Chusnunia Chalim, Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua Gerindra Aceh M Fadullah, Ketua Gerindra Jambi Sutan Adil Hendra, Ketua Gerindra Sumsel Kartika Sandra Dewi, Ketua Gerindra Batam Iman Sutiawan, dan Ketua Gerindra Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan.
