INDIKATOR – Malang, Dalam rangka meningkatkan kesadaran isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas, dan mempromosikan kesetaraan dan memerangi diskriminasi, Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) yang berkonsorsium bersama Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) melaksanakan audiensi bersama Bupati Kabupaten Malang, Dinas teknis, DPRD dan Pihak Swasta dalam rangka Advokasi Pendataan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, Riset Aksi Aksesibilitas Layanan Umum yang Inklusif dan Perubahan PERDA No. 1 Tahun 2018 pada, Rabu (30/1/2024).
Seperti yang kita ketahui, kaum disabilitas hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi hak-haknya secara utuh di bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja serta keterlibatan dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif, Tantangan ini perlu diantisipasi agar negara memiliki peta jalan yang mengarah ke masyarakat yang lebih adil dimana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk hidup aman, sehat, dan sejatera.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Miami Kepanjen acara ini dihadiri oleh perwakilan SKDP.
“Kegiatan pendataaan dan riset aksi yang telah dilakukan oleh GERKATIN-HIMPAUDI diharapkan bisa memperkuat kerjasama Organisasi Penyadang Disabilitas dan pihak pemerintah,” ungkap ketua HIMPAUDI Yetty Retno Setyowaty.
Yetty berharap, dalam setiap pelaksanaan rencana dan pembangunan daerah bisa mempertimbangkan aksesibilitas kaum disabilitas, dan memasukkan usulan lewat BAPPEDA yang nantinya dibahas dalam TIMGAR dan BANGGAR.
Senada dengan Yetty Ahmad Herlyasa Sosro Pratama, Tim Ahli Kebijakan Publik menyampaikan, diskusi bersama SKPD bisa menyepakati untuk memasukkan kegiatan maupun pembangunan yang inklusif di setiap SKPD.
“Saya optimis akan ada peraturan yang akan mewujudkan Kabupaten Malang yang ramah disabilitas dan lebih inklusif” ujarnya di sela-sela acara.
Sementara itu, Retno Tri Damayanti, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang, mangatakan bahwa ia sangat mendukung kegiatan riset aksi ini.
“Riset aksi yang dilakukan oleh HIMAPUDI-GERKATIN telah menghasilkan rekomendasi bagi semua SKPD sehingga hasil tersebut bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi SKPD untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Malang yang Inklusif” tegasnya.
Kegiatarı ini merupakan kolaborasi HIMPAUDI-GERKATIN bersama Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dalam program Gender dan Inklusi Sosial dalam insfrastrukrur (GESIT) yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
Pantauan media, kegiatan ini dihadiri oleh 10 SKPD yakni; Disnaker, Bina Marga, DPKPCK, Dinsos, BAPPEDA, BKPSDM, Bag. Hukum, Dishub, DPMP, dan DP3A. Acara ini juga dihadiri oleh 5 Organisasi Penyandang Disabilitas terdiri dari Gerkatin, Pertuni, Linksos, DMI, dan HWDI.
