Paripurna I dan II Digelar: Kekuatan APBD Usai Perubahan Diprediksi Mengalami Penurunan

Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobih (Sapaan akrab saat menjelaskan dalam rapat paripurna)
Paripurna I dan II Digelar: Kekuatan APBD Usai Perubahan Diprediksi Mengalami Penurunan

PASURUAN – Babak baru pengelolaan keuangan daerah Pasuruan resmi dimulai!
Melalui Sidang Paripurna Jumat (18/7), Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi membuka pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. Agenda krusial ini bukan sekadar soal revisi angka, tetapi strategi penting menghadapi dinamika ekonomi daerah yang terus bergerak cepat dan penuh tantangan.

Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori, dalam nota pengantar sidang paripurna, menegaskan bahwa perubahan APBD ini dirancang untuk menyesuaikan komposisi penerimaan dan belanja dengan kondisi faktual di lapangan. Terlebih, perubahan ini juga menjadi momentum untuk mengoptimalkan penggunaan sisa lebih anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat dan dunia usaha. Apalagi, Silpa yang berasal dari dana terikat harus segera disalurkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Kabar menggembirakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasuruan diproyeksikan mengalami lonjakan signifikan. Dari semula Rp 980 miliar, kini ditargetkan menembus angka Rp 1,075 triliun atau naik sekitar Rp 95 miliar. Lonjakan ini didorong oleh optimalisasi sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta berbagai potensi PAD lainnya.

“Kami terus memacu sektor-sektor strategis, memperkuat pengawasan pendapatan daerah, dan memperbaiki layanan publik agar sumber PAD kita semakin sehat dan produktif,” imbuh Shobih.

Namun di balik euforia kenaikan PAD, kekuatan total APBD justru mengalami penyesuaian menurun. Dari semula Rp 4,34 triliun kini menjadi Rp 4,30 triliun atau terkoreksi sekitar Rp 40 miliar. Penyesuaian ini merupakan langkah realistis menimbang adanya beberapa komponen pendapatan yang perlu disesuaikan dengan proyeksi nasional dan kemampuan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran,” pungkas Shobih Asrori.

Dengan konfigurasi baru ini, Pemkab Pasuruan bertekad melaju lebih lincah, menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran, dan memperkuat daya saing daerah di tengah tantangan ekonomi global dan nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *