ALOR — DPRD Kabupaten Alor menggelar Rapat Paripurna pembahasan sekaligus penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD Alor Tahun Anggaran 2026 beserta tiga raperda lainnya, Selasa (25/11/2025), di ruang sidang utama gedung dewan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Alor, Yermias Karbeka, S.H., didampingi Wakil Ketua II, Usman Plaikari, dan Penjabat Sekda Kabupaten Alor, Obeth Bolang, S.Sos., M.Ap.
Dalam sesi penyampaian interupsi, anggota DPRD Fraksi PKS, Memi Mustaqimah Pua Djombu, menyoroti dua persoalan mendesak yang ia temukan saat reses yakni, kenaikan kasus stunting dan buruknya infrastruktur dasar di Ladon, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut.
Memi mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan warga dan kader kesehatan, angka stunting di Ladon meningkat. Pada 2024 tercatat 18 anak mengalami stunting, dan pada 20 Oktober 2025 jumlah itu naik menjadi 20 anak.
“Kader menyampaikan bahwa sejak dulu tidak ada bantuan makanan tambahan bagi anak-anak ini. Kondisi ini berlangsung lama dan sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Selain masalah gizi, ia juga menyoroti keterisolasian Desa Ladon yang minim fasilitas dasar. Memi menjelaskan bahwa jalan masih rusak, akses air bersih tidak tersedia, dan warga harus membeli air di Alor Kecil. Ia juga menyoroti sekolah negeri setempat yang sejak berdiri pada 1987 masih memiliki tiga ruang kelas saja.
“Ladon itu kampung yang terisolasi. Air bersih tidak ada, jalan rusak, dan sekolahnya belum pernah mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Memi meminta pemerintah daerah memasukkan perbaikan gizi dan peningkatan infrastruktur Ladon sebagai prioritas dalam APBD 2026.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekda Kabupaten Alor, Obeth Bolang, memastikan pemerintah mengambil catatan serius atas aspirasi tersebut.
“Semua masukan anggota dewan, termasuk situasi di Dusun Ladon yang disampaikan Fraksi PKS, menjadi perhatian pemerintah dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta skala prioritas,” ujarnya.
