Malang – Penunjukan Ginanjar Yoni Wardoyo sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Malang menuai sejumlah tanggapan. Pasalnya, Ginanjar diketahui merupakan anggota DPRD aktif sekaligus kader partai politik. Namun, Komunitas Sosial Kemasyarakatan Pelindung Tanah Air (PELITA) menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut.
Pendiri PELITA, Damanhury Jab, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang secara tegas melarang seorang politisi untuk menjadi Ketua Kwarcab, selama yang bersangkutan mampu menjaga netralitas dan tidak membawa simbol atau kepentingan politik praktis ke dalam tubuh Gerakan Pramuka.
“Pramuka memang organisasi yang bersifat non-politik, tapi bukan anti-politik. Artinya, siapa pun boleh terlibat selama mereka punya komitmen membina generasi muda. Termasuk anggota DPRD seperti Mas Ginanjar,” ujar Damanhury kepada media, Rabu (31/7/2025).
Damanhury menambahkan bahwa selama ini Ginanjar dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Ia menilai kehadiran Ginanjar justru bisa menjadi nilai tambah bagi Pramuka Kota Malang.
“Beliau punya akses ke kebijakan publik, paham birokrasi, dan bisa memperjuangkan penguatan anggaran untuk kegiatan pembinaan karakter anak muda. Itu hal yang positif kalau digunakan dengan benar,” tambahnya.
Meski demikian, Damanhury menekankan bahwa fungsi kontrol tetap penting. Ia meminta semua elemen masyarakat, termasuk pengurus Kwarcab lainnya, tetap mengawasi agar Gerakan Pramuka tetap steril dari kegiatan yang berbau kampanye maupun promosi politik pribadi.
“Asal tidak membawa spanduk partai atau pesan-pesan politik ke dalam kegiatan Pramuka, saya kira ini sah-sah saja. Kita nilai dari kinerjanya, bukan dari warna benderanya,” pungkas Damanhury.
