INDIKATOR – Kota Malang , Lembaga Survei Indonesia (LSI) realese hasil survei opini publik terkait sikap publik atas kekerasaan ekstrem dan intoleransi dalam kehidupan beragama, di Jl.Veteran No. 8A Swiss Blinn Hotel Malang Jawa Timur, Kamis (22/06/2023).
Saat ini, kekerasan ekstrem masih terus menjadi masalah utama dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah Kota (Pemkot) melalui kementerian agama Jawa Timur harus terus melakukan edukasi penegakan hukum bagi yang melanggar dan giat menangkap oknum-oknum yang terlibat dalam aksi-aksi kekerasan berbasis ekstremisme yang masih sulit dideteksi.
Direktur LSI Eksekutif Djayadi, Ph.D S menyampaikan saat ini hasil survei LSI opini publik udah melakukan penelitian terkait kekerasan ekstrem masih cenderung terbatas dilakukan terhadap para pelaku dengan maksud ditujukan sebagai dasar bagi program deradikalisasi. Sedangkan penelitian ditingkat publik minim dilakukan. “Padahal, hal itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui sikap publik terhadap kekerasan ektrem, kelompok ekstremis kekerasan, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sikap tersebut,” terang-Nya.
Oleh karena itu, lanjut dia, LSI melakukan survei nasional kekerasan ekstrem, toleransi, dan kehidupan beragama di Indonesia.
Survei ini dilakukan pada 16-29 Mei 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia minimal yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dari populasi tersebut dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling sebesar 1.550 responden sebagai sampel basis. Sedangkan untuk Margin of Error dari ukuran sampel itu sebesar +/- 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen atau asumsi simple random sampling.
“Kemudian dilakukan penambahan sample masing-masing 600 responden di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Banten, dan Jatim. Sehingga total sampel dianalisis dalam laporan sebesar 3.090 responden. Dan survei kali ini berfokus pada temuan survei di Provinsi Jatim,” terangnya Djayadi.
Dalam penjelasannya Djayadi meyampaikan, dukungan publik di Jatim terhadap kekerasan ekstrem saat ini cenderung rendah. Hal ini dilihat dari pengukuran dengan empat skala berupa persetujuan terhadap tindakan kekerasan ekstrem, yang pada umumnya warga tidak setuju dengan adanya kekerasan ekstrem. Namun, juga masih ada sejumlah warga di Jatim tampak mendukung kekerasan ekstrem, terutama tindakan pergi berperang di negara lain untuk membela umat agamanya yang dianiaya, yakni mencapai 46 persen setuju akan tindakan tersebut.
Djayadi menjelaskan hal ini perlu menjadi perhatian karena hingga saat ini cukup banyak warga yang pergi ke negara Suriah untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) dan ikut berperang disana. Sementara tindakan kekerasan ekstrem lain juga memiliki pendukung meski saat ini sedikit.
Seperti melakukan pembalasan terhadap kelompok lain yang menyerang umat agamanya, mendukung organisasi yang membela agamanya meski organisasi tersebut melanggar hukum atau menggunakan kekerasan.
“Dukungan publik tersebut, patut diwaspadai karena dapat menjadi ladang dari tindakan kekerasan ekstrem,” tuturnya.
Sosok Peneliti kharismatik ini menjelaskan, indeks intoleransi dalam survei menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak memiliki kelompok yang tidak disukai, khususnya kelompok agama resmi dan etnis. Sedangkan agama yang paling banyak disebut tidak disuka adalah Aliran Kepercayaan sebesar 10 persen, kelompok etnis Cina atau Tionghoa sebesar 9.7 persen.
Umumnya publik tidak suka pada kelompok minoritas sosial lainnya, seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender sebesar 29,2 persen, Komunis 28,7 persen, Ateis 15,7 persen, Syiah 8,5 persen, dan Wahabi 7,7 persen.
“Secara umum Muslim di Jatim kurang mendukung organisasi kekerasan ekstrem. Namun adanya kelompok demografi yang memberi cukup banyak memberi dukungan patut menjadi perhatian,” tutup Djayadi.
Berdasarkan pantauan media, turut hadir dan menjadi narasumber pada kegiatan ini Dr. Nazarudin Malik, M.Si selaku Wakil Ketua Bidang Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Jawa Timur, Alih Mashuri, Ph.D Akademisi FISIP Universitas Brawijaya dan Zainal Anwar, S.Sy., M.H Kepala Seksi Penyelenggara Siyari’ah Kantor Kementerian Agama Kota Malang.
