JAKARTA – Belanja pemerintah kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional setelah dua triwulan berturut-turut berada dalam zona kontraksi.
Setelah sempat menahan laju belanjanya pada paruh pertama tahun ini, pemerintah akhirnya mulai menggenjot pembiayaan berbagai program prioritas, sehingga memberikan dorongan signifikan terhadap kinerja ekonomi.
Pada triwulan III-2025, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 5,49%, sebuah lonjakan tajam dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mencatat kontraksi -1,37% pada triwulan I dan -0,33% pada triwulan II. Perubahan arah belanja ini dianggap sebagai titik balik penting dalam strategi pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tren belanja negara kini telah kembali ke jalur yang semestinya.
“Sekarang kita sudah berhasil membalik arah belanja pemerintah. Kalau sebelumnya ngerem, triwulan ini pemerintah ikut ngegas perekonomian,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (20/11).
Menurutnya, penyesuaian ini merupakan bagian dari respons pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global serta perlambatan beberapa sektor domestik.
Pemulihan belanja negara ini turut mengerek pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 5,04% pada triwulan III-2025.
Kontribusi terbesar tetap datang dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89%, mencerminkan kepercayaan publik yang membaik terhadap stabilitas ekonomi.
Sementara itu, indikator lainnya juga menunjukkan sinyal positif. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,04%, menandakan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang perekonomian Indonesia.
Di sisi eksternal, kinerja ekspor melejit hingga 9,91%, didorong oleh permintaan global serta penguatan sektor industri pengolahan dan komoditas unggulan.
Dengan kombinasi pertumbuhan konsumsi, investasi, ekspor, serta percepatan belanja pemerintah, pemerintah optimistis bahwa momentum ekonomi Indonesia akan tetap terjaga hingga akhir tahun.
Naskah ini mencerminkan gambaran optimisme pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa kerja kolaboratif antara kementerian dan lembaga telah membuahkan hasil yang semakin konkret bagi perekonomian nasional.
