JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking guna membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Sidang tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking pemerintah. Menkeu menyatakan forum itu merupakan bagian dari upaya percepatan penyelesaian kendala investasi secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya.
Proyek LNG Abadi Masela merupakan salah satu PSN yang dikelola oleh perusahaan energi asal Jepang, INPEX, yang sejak 1998 memperoleh hak pengelolaan Blok Masela di Maluku. Proyek ini dirancang memiliki kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, serta menghasilkan kondensat dan gas alam.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan perkembangan proyek dan sejumlah kebutuhan dukungan pemerintah. Percepatan realisasi proyek dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI). Tahap EPCI ditargetkan dimulai pada awal 2027.
Kemajuan proyek juga disebut mendapat dukungan dari SKK Migas, termasuk persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang dilaporkan berjalan sesuai rencana.
Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog serta penyelesaian skema kompensasi. Selain itu, pengamanan dan kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk implementasi Carbon Capture and Storage (CCS), juga menjadi perhatian dalam pengembangan proyek.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) akan melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan guna mempercepat penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi lintas sektor, serta komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Data per 24 Februari 2026 mencatat sebanyak 92 aduan telah masuk melalui kanal debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Aduan yang diterima mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, hingga klasifikasi HS code impor.
Menutup sidang, Menkeu menyampaikan bahwa forum debottlenecking diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi nasional.
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yangsehat,” kata Purbaya.
